Tulisan ini berisi obrolan antara saya dengan Bapak saya di ruang tengah kediaman kami di Krapyak Kulon sesaat setelah Sholat Magrib. Saat itu hari Sabtu 27 November 2010 seperti har-hari biasa setelah Sholat Magrib dan Tadarus keluarga kami memiliki kebiasaan nge teh sambil makan gorengan dengan disambi nonton berita di TV. Kebetulan saat itu Metro TV sedang memberitakan dugaan korupsi pajak yang dilakukan oleh Gayus HP Tambunan. Berangkat dari melihat berita itulah obrolan bapak dengan anak ini berlangsung. Telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia (karena sebagian besar percakapan dilakukan dalam bahasa jawa), dengan isi obrolan yang cukup menarik terasa sayang kalau hanya dibiarkan menguap begitu saja.
Bapak (B) ; Wah korupsi di negeri ini udah parah? Kalau menurutmu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGM gimana?
Saya/anak (A) : Korupsi itu soal mental pak.
(B) : Maksudmu ?
(A) : Contohnya mas X (seorang Polisi yang kebetulan kerabat kami), kemarin pas ketemu di Wonosobo dalam sebuah perbincangan mengenai tipu-tipuan di kepolisisan. Tanpa ada yang bertanya terlebih dahulu dia ngomong "Kalau Gayus ditahan di polsek saya, saya pun akan bertindak sama dengan oknum anggota Polri yang menerima sogokan dan meloloskan Gayus ". Kaya gitu lo Pak. Bahkan terhadap apa yang belum ada bahkan tidak mungkin bakal ada pun, seorang polisi sudah berniat korup.
Korupsi itu bukan masalah kadar keimanan seseorang toh di departemen agama yang bekerja ngurusun urusan agama. Terjadi korupsi padahal orang orang didalamnya kan orang ngerti agama semua. Trus korupsi ada karena rendahnya gaji pegawai pun dipatahkan oleh Gayus. Departemen keuangan lebih khusus Dirjen Pajak merupakan instansi dengan gaji pegawai tertinggi bila dibandingkan dengan departemen lain. Tapi kenyataannya Kasus korupsi terjadi disana bahkan dengan nominal yang luar biasa. Gayus hanya salah satu yang terungkap pasti masih banyak koruptor lebih besar disana, kan Gayus hanya pegawai rendah golongan IIIA.
Jadi ini semua tentang mentalitas bangsa ini yang sudah bobrok.
(B) : Lha kalau di kampus, mahasiswa-mahasiswanya sendiri gimana?
(A) : Wah tipikal mahasiswa di kampus itu banyak pak. Ada yang kuliah pulang-kuliah pulang, ada yang katif i organisasi. Lha kecenderungan kultur korup mahasiswa di kampus terbentuk dari mahasiswa-mahasiswa kuliah pulang-kuliah pulang. Hal ini terbentuk karena dalam benak mereka hanya kuliah tok yang ada dalam pikirannya, berharap dapat cepat lulus dan masuk kerja. Jadi proses diskusi diluar kelas tidak mereka pilih. Mahasiswa seperti itu sudah merasa nyaman dengan kondisinya jadi tidak perlu memikirkan hal diluar dirinya. Hal inilah yang membuat mereka buta apada masalah di masyarakat dan ketika merke lulus dan terjun di masyarakat. Jalan pintslah yang kemudian diambil dengan kekuatan rupiah pasti mereka merasa semua masalahnya bakal selelsai, toh mereka juga anak dari orang kaya.
Berbeda dengan di Mahkamah pak. Meski orangya didalamnya sedikit namun kultur anti korupsi sudah di tancapkan disana. Bahkan dalam penggunaan uang kegiatan, bila ada sisa kami biasa mengmbalikan.
(B) : Trus kalau seorang fungsionaris NU (Nahdlatul Ulama ) hendak jadi pegawai Depag (Depertemen Agama) ngontak kyai ataupun mendekati pejabat dan bahkan membayar?
(A) : Tetap korupsi itu pak
(B) : Lho kan proses itu ga melulu tentang kepentingan personal tapi lebih kepentingan organisasi jamiyyah demi memasukkan kadernya di pemerintahan. Setidaknya memberikan pengaruh jamiyyah di pemerintahan untuk mengimbangi dominasi jamiyah lain (mungkin Muhamadiyah dan fundamentalis)
(B) : Lha untuk masalah itu. Saya ingat sebuah tulisan pembaca di yahoo.com beberapa hari lalu. Isinya kurang lebih sang pengrirm surat pembaca tersebut mengaku bahwa dia merupakan konstituen PKS. Mencoblos partai tersebut karena telah jatuh pilihan pada pecitraan PKS tentang partai bersih dan anti korupsinya. Namun sang penulis surat pembaca merasa kecewa setelah PKS memperoleh banyak suara dan masuk pemerintahan. Pertama karena terungkap kasus korupsi yang di alamatkan pada salah satu kader PKS yaitu Misbakhun, yang kedua Sikap Tifatul Sembririg setelah jadi Menkominfo. Menurutnya "okelah Pak Tif jadi menteri karena background fundamentalismenya, namun bukan berarti Pak Tif bisa mengambil kebijakan semau-maunya sesuai background nya tadi. Sebut saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yaitu memutus hubungan dengan Israel, Pembatasan jaringan Internet, Mendukung total UU anti Pornografi. Memang semua kebijakan itu tidak sepenuhnya salah namun bukankah seorang politikus ketika diangkat sebagai pejabat negara harusnya melepas baju partainya. Melepas segala atribut yang telah menjadikan beliau pejabat. Pejabat ketika dilantik-kan untuk mengurus semua rakyat, semua golongan bukan hanya konstituennya.
Jadi hubungannya disini pak, Seorang pegawai negara itu seharusnya bekerja melayani semua rakyat, semua golongan. Pegawai paling rendah dengan lingkup kerja terkecil pun harusnya melayani semua dengan pelayanan terbaik. Semua kelompok yang berkepentingan (entah dengan baju agama, ras, golongan) harusnya sadar akan posisi tersebut, agar tidak terjadi kongkalikong (kolusi), atau korupsi kewenangan.
(B) : Jadi semua itu harus kembali pada kesadaran individunya yo?
(A) : Yoi pak
(B) : Yo wis. Udah Adzan Isya' ini ayo cepet ambil wudlu trus jamaah ke Mushola
(A) : Siap !!!
Demikianlah obrolan ringan antara Bapak dan anak di keluarga ini. Malam itu pasti orang tua saya bangga dengan jawaban-jawaban saya diatas dan pastinya tidak menyesal apalagi merugi menyekolahkan mahal-mahal anaknya ke UGM. Saat itu kebetulan juga mas saya belum pulang kerja, karena jika dia ada di rumah pasti dia yang akan jadi aktor utama dalam obrolan diatas. Potret kecil diatas setidaknya telah menjawab bahwa keluargalah yang telah menjadikan saya seperti saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar